Pimpinan DPRD Seluma Kunjungi Kemenag RI

Potretrafflesia.com, Seluma – Ketua DPRD Seluma Nofi Erian Andesca dengan di dampingi Waka I DPRD Seluma Sugeng Zonrio, dan Waka II DPRD Seluma, Ulil Umidi, baru ini melakukan kordinasi ke Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, terkait proses dan tata cara pengajuan bantuan masjid atau musholla.

“Kita Kordinasi Terkait proses pengajuan bantuan masjid, ini kita lakukan mengingat saat ini banyak masjid di kabupaten Seluma yang perlu di perbaiki,” Ungkap Waka I DPRD Seluma Sugeng Zonrio.

Kata Sugeng, dari hasil Kordinasi tersebut, ternyata masjid manapun bisa melakukan pengajuan bantuan namun memang harus ada dokumen kelengkapan yang jelas.

“Syarat nya ada sertifikat atas nama masjid, rekening bank atas nama masjid. Karena bantuan itu langsung masuk ke rekening masjid yang mengajukan proposal itu,” Jelas Sugeng.

Untuk itu Sugeng menghimbau jika di kabupaten Seluma ada masjid yang sudah mempunyai kelengkapan syarat yang di sebutkan bisa langsung membuat proposal pengajuan.

“Kalau memang ada di seluma masjid nya yang sudah mempunyai kelengkapan tadi, kami DPRD Seluma siap membantu, bisa langsung antar ke kami, selanjutnya kami yang akan meneruskan itu ke kementerian,” Ujar Sugeng.

Selanjutnya jika proposal pengajuan sudah masuk akan ada tim survey yang akan turun kelapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan masjid tersebut.

“Setelah proposal pengajuan masuk nanti ada tim survei yang bakal turun, bisa jadi dari Kanwil provinsi atau kabupaten, dan jika syarat semua lengkap bantuan nya langsung cair ke rekening masjid yang melakukan pengajuan,” akhir Sugeng.

Di kutip dalam laman kemenag.go.id. ini salah satu syarat dan Proses pengajuan.
Masjid atau mushalla harus terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, memiliki rekening bank atas nama masjid atau mushalla. (Adv/Jeky)

Sedangkan, prosedur untuk mendapatkan bantuan dana tersebut, sebagai berikut:
1. Membuat dokumen permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
2. Rekomendasi SIMAS yang dikeluarkan Kemenag setempat;
3. Fotokopi keputusan susunan kepengurusan;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Fotokopi buku rekening atas nama masjid atau musala yang masih aktif;
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang bermaterai dan ditandatangani oleh ketua pengurus.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.