Pansus Raperda Inisiatif, Optimis Payung Hukum Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terwujud

Potretrafflesia.com,Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda Inisiatif tentang Bantuan Hukum pada 25 Januari 2022 lalu. Melalui SK DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2022 dengan Usin Abdisyah Putra Sembiring sebagai ketuanya. Perda ini bertujuan guna mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, DPRD Provinsi Bengkulu menginisiasi lahirnya payung hukum berupa Perda tentang Bantuan Hukum.

Keseriusan Pansus untuk melahirkan payung hukum hak konstitusional masyarakat miskin, dengan kembali menggelar rapat yang langsung menghadirkan mitra kerja pansus pada Senin, 14 Februari 2022.  Supaya tujuan dari lahirnya payung hukum ini nanti benar-benar terwujud.  Kemudian menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Di mana, setiap penerima bantuan hukum ini nanti akan mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pun mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar minimum pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat, serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.