Terancam Dicopot, LHP Inspektorat Untuk Kasat Pol PP dan Damkar

Personil Damkar Kabupaten Kepahiang
Personil Damkar Kabupaten Kepahiang

Potret Rafflesia – Akhir dari kasus pemotongan liar yang berkedok sumbangan yang dilakukan Kasat Pol PP dan Damkar dengan alibi untuk penggantian uang saksi dan fee untuk Sekda agar cepat menandatangani berkas pencairan dana Tenaga Kontrak berujung ancaman dicopot dari jabatan.

Baca juga: Kasat Minta Maaf, Potongan Berkedok Sumbangan Dikembalikan

Setelah media potretrafflesia.com memberitakan hal tersebut Bupati langsung memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit besar-besaran di kantor Satpol PP dan Damkar. Setelah tiga hari pemeriksaan berlangsung LHP langsung diserahkan ke Bupati. Saat dikonfirmasi Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM, membenarkan pihak Inspektorat sudah selesai melakukan pemeriksaan dan LHP sudah diserahkan.

“LHP Inspektorat Kabupaten Kepahiang sudah ada. Ada dua rekomendasi yang dihasilkan, pertama uang pemotongan dikembalikan, kedua Kasat Pol PP dan Damkar dibebaskan dari jabatan. Sesuai regulasi saya harus melaporkan dan koordinasi dengan Komisi ASN di Jakarta. Kami perlu menyurati dan mengirim ke BKDPSDM untuk menemui KASN. Setelah ada arahan KASN saya segera memberhentikan Kepala Satpol PP dan Damkar”, ujar Bupati. (31/5)

Bupati berharap semua ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada jangan sampai melakukan hal-hal di luar kewenangan.

“Selama ini semua arahan dan petunjuk sudah berkali-kali ditegaskan kepada semua Kepala OPD dan ASN. Apabila masih terjadi masalah serupa maka tinggal diproses saja, baik oleh Inspektorat Kepahiang ataupun oleh Aparat Penegak Hukum, jadikan ini pelajaran berharga untuk kedepan, kesalahan yang kita lakukan pasti akan terkuak kepermukaan”, tegas Bupati.

Sementara itu anggota Damkar Kepahiang yang diwakili Iwan mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah mengambil tindakan yang cepat sehingga tidak sampai terjadi gejolak besar di kantor Damkar, namun menurut Iwan mereka tetap akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib.

“Kami tetap akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib, karena selain pemotongan yang terjadi kemarin juga ada beberapa ancaman yang ditujukan kepada kami”, kata Iwan.

Baca juga: Terkait Potongan Liar di Perpus, Bupati Serahkan ke Polres Sepenuhnya

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Rakyat (FPR), Rustam Efendi, pihaknya siap melayangkan laporan ke APH terkait pemotongan liar dan pungli yang terjadi di Kepahiang, bukan hanya yang terjadi di Sat PP dan Damkar saja namun juga di beberapa instansi lainnya. 

“Kita akan tetap laporkan ini sekaligus mendampingi para tenaga kontrak ke pihak Kepolisian, agar ini menjadi sebuah pelajaran dan efek jera bagi oknum pejabat nakal, pengembalian uang potongan tersebut tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, ini termasuk pungli, dinas-dinas lainnya yang merasa telah melakukan hal serupa dengan modus yang berbeda diharapkan segeralah berbenah, berikan hak orang lain sesuai dengan nominal yang sebenarnya”, ujar Rustam. (Soe)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *