Tak Paham SE Bupati, BKD dan Dikpora Jadikan Bukti Lunas PBB Sebagai Syarat PPDB

Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM.
Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM.

Potret Rafflesia – Terkait pemberitaan tentang syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang harus menyertakan bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang telah membuat resah masyarakat, terkhusus para orang tua yang anak-anaknya mau mendaftar sekolah, Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM angkat bicara, menurut Bupati apa yang ada dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak benar, karena Pemkab Kepahiang telah melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi PBB Pedesaaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepahiang. Benar pencapaian belum memadai dibandingkan potensi yang seharusnya diperoleh.

“Untuk itu kita melakukan extensifikasi wajib pajak PBB dan intensifikasi pemungutan PBB P2, namun kalau dikaitkan dengan persyaratan dalam Pendaftaran atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), saya kira terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan kebijakan Pemkab Kepahiang maupun Nasional untuk memperluas dan meningkatkan angka partisipasi kasar di semua sekolah di semua tingkatan”, tegas Bupati.

Baca juga: Pemda Kepahiang Jangan konyol, Kebijkan Lunas PBB Bikin Gaduh.

Lanjut Bupati, dirinya sudah memerintahkan kepada Dinas Dikbud dan jajarannya, agar pembayaran kewajiban PBB P2 tidak dikaitkan dengan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang. Karena hal itu tidak sejalan dengan Kebijakan Pemda Kepahiang untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua tingkatan SD dan SMP.

“Masalah ini sudah selesai dibahas antara Dinas Dikbud dan BKD serta Kepala Sekolah. Dan sudah pula dilaksanakan sesuai arahan Bupati di atas”, ujarnya.

Saat ditanya apakah pemberitaan beberapa hari yang lalu di salah satu media lokal Kepahiang yang bersumber dari Sekdis dan Kabid Dikpora merupakan info yang salah? dan apakah yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah tersebut merupakan bukti salah mengartikan Surat Edaran Bupati sebelumnya?

“Benar, peningkatan PAD, antara lain dari sektor PBB P2 memang perlu ditingkatkan, tapi tidak boleh serta merta di semua urusan. Tentu saja tidak boleh diterapkan di bidang pendidikan, seperti PPDB ini. Ini bertentangan dengan kebijakan kita untuk meningkatkan APK dan meningkatkan SDM di Kabupaten Kepahiang. Ini semua akibat melakukan kebijakan tanpa konsultasi dan konfirmasi dulu dengan Bupati. Sebagai Pejabat daerah seharusnya terus berusaha meningkatkan kepedulian dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan”, papar Bupati.

Sementara itu Kabid Dikdas Dikbud Nining Faweli Pasju S.Pt MM menegaskan bahwa tidak ada syarat seperti itu yang dibuat Dinas Pendidikan Kepahiang.

“Itu tidak benar, tidak ada syarat seperti itu yang kami buat, benar ada surat yang sampai kepada kami dari BKD yang meminta kami untuk meneruskan ke Sekolah-sekolah agar penerimaan siswa baru harus melampirkan bukti lunas PBB, tapi itu belum kami tetapkan sama sekali, jadi pemberitaan yang ada itu sama sekali tidak benar dan saya tegaskan saya tidak pernah merasa memberikan informasi seperti itu, dengan kata lain saya tidak pernah merasa di wawancara media terkait hal tersebut, bahkan sosialisasi PPDB pun belum kami dilaksanakan”, tegas Nining. (Soe)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *