Seleksi Pejabat Eselon DKI Terindikasi Dikuasai ‘Kartel’ Aparatur Sipil Negara

Aan Julianda, SH, MH. Wasekjend PB HMI.
Aan Julianda, SH, MH. Wasekjend PB HMI.

Potret Rafflesia – Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan ada praktek setoran dan praktek-praktek kecurangan lainya. Indikasi ini bermula saat pengangkatan Lurah, karena ada beberapa informasi soal pengangkatan jabatan Lurah di DKI ada komplain soal adanya setoran.

Apabila hal ini terjadi semangat reformasi birokrasi yang di cita-cita akan digembosi karena pengangkatannya dilakukan dengan tidak objektif. Penurunan kualitas (downgrade) pada tingkatan pejabat eselon 2 akan terjadi, karena indikasi orang-orang yang akan menduduki posisi tersebut, orang yang telah melakukan praktek setoran terlebih dahulu untuk menduduki jabatan itu. Dan apabila itu terjadi, bisa mengakibatkan kegagalan dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang baik dan salah langkah dalam mewujudkan imajinasi reformasi birokrasi.

Pengangkatan JPT Pratama ini sudah diatur sangat jelas dan rinci di dalam Pasal 106 ayat 2 Peraturan Pemerintah No: 11 tahun 2017 yang berbunyi JPT Pratama: 1. Pemiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; 3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; 5. memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas, dan Moralitas yang baik; 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 7. sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya pada pasal 110 ayat (4) menyebutkan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Jadi, kalau ada syarat penambahan dari Sekda DKI Jakarta perlu dipertanyakan. Bisa terindikasi ada intrik-intrik subjektifitas terhadap proses penyeleksian ini. Seperti diketahui Sekda/Pemprov DKI melakukan seleksi dengan kriteria: 1. Internal DKI, 2. Ada syarat pangkat atau diklatpim atau yang lain, maka wajib diduga bahwa seleksi pejabat eselon di DKI dikuasai ‘kartel’ ASN yang mewajibkan setoran. Kemudian sangat menyayangkan juga dengan yang dilakukan Staf Khusus Gubernur yang berkenaan dengan regulasi dan peraturan-peraturan yang ditanda tangani oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap penambahan syarat dalam proses penyeleksian JPT Pratama ini.

Oleh karena itu seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di DKI Jakarta harus sesuai dengan regulasi yang ada, tidak ditambah maupun dikurangi. Apabila ada syarat-syarat di luar aturan yang ada, itu tentu menindikasikan adanya kecuarangan dan ketidak-keterbukaan terhadap penyeleksian ini.

Ditulis oleh: Aan Julianda, SH, MH, Wasekjen PB HMI.

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *