Pemprov Bengkulu Rumuskan Kebijakan Ketahanan Pangan

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ari Narsa JS.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ari Narsa JS.

Potret Rafflesia – Dinas Ketahanan Pangan (DTP) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2018, di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (6/12).

Dalam kesempatan itu, hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ari Narsa JS mewakili Plt. Gubernur Bengkulu, Plt. Kepala DTP Provinsi Bengkulu, Perwakilan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, yang diikuti Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu yang menangani Ketahanan Pangan serta Kelompok Tani.

Rakor ini bertujuan merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Sebagai sarana koordinasi, sinergitas dan integrasi program kegiatan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan”, kata Plt. Kepala DTP Provinsi Bengkulu, Ramlan, menyampaikan laporan panitia penyelenggara.

Plt. Gubenur Bengkulu dalam amanatnya mengatakan, kompleksnya aspek terkait ketahanan pangan menghendaki keterlibatan dan tanggungjawab banyak pihak.

Apalagi, lanjutnya, saat ini kita dihadapkan permasalahan dan tantangan besar dalam pembangunan pangan dan gizi, kapasitas sumber daya alam yang terbatas serta perubahan iklim global.

Untuk itu, dirinya mengimbau untuk bersama-sama memecahkan persoalan dengan berbagai langkah startegis, seperti memantapkan ketersediaan pangan untuk menuju kemandirian pangan.

“Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai deteksi dini kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi,” kata Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ari Narsa JS.

7c8f1bb5-e2f1-4d42-8051-c8921fc74bf6

Selain itu, Plt. Gubernur meminta untuk dilakukan intervensi terhadap kasus-kasus gizi buruk secara cepat dan tepat. Melakukan pengawasan ketersediaan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

“Perlu antisipasi dengan pemantaun harga dan inspeksi pasar, permintaan aliran bahan pangan, operasi pasar dalam upaya menjaga kestabilan harga,” tutupnya. (Su41/SMC))

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *