Pemda Kepahiang Jangan Konyol, Kebijakan Lunas PBB Bikin Gaduh

Nusirwan, mantan Ketua Kadin Kepahiang.
Nusirwan, mantan Ketua Kadin Kepahiang.

Potret Rafflesia – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang terkait syarat siswa baru yang ingin masuk sekolah yang diharuskan membawa bukti lunas PBB menjadi pembahasan yang hangat di masyarakat. Menyikapi hal ini salah satu tokoh masyarakat Kepahiang, Nursiwan mengatakan, hal ini merupakan kebijakan yang sangat lucu.

“Mensyaratkan penerimaan siswa baru harus melampirkan tanda bukti lunas PBB ini adalah kebijakan yang konyol, dalam kondisi menjelang tahun politik, Pilkada ini, hendaknya Pemda Kepahiang tidak perlulah membuat kebijakan yang aneh-aneh”, ujar Wawan. 

Lanjut Wawan hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang tegas mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga Negara, yang ditegaskan pada ayat satu pada pasal 31. sementara pada ayat duanya di tegaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

“Dari penjelasalan pasal 31 tersebut di dua ayatnya saja kelihatan jelas itu menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah daerah Kepahiang, jangankan mau mengusahakan dana pendidikan bagi warganya, yang ada malah membebani syarat-syarat yang tidak jelas sama sekali, bagaimana dengan calon siswa yang orang tuanya masih tinggal di Pondok Kebun yang tidak punya rumah sehingga tidak punya bukti PBB, kan jadi masalah baru buat mereka di samping pusingnya mereka mempersiapan biaya anak mereka yang mau masuk sekolah, saya ga habis pikir, ini yang bodoh siapa? kalo memang untuk menggenjot peningkatan PAD, bukan begini caranya, masih banyak cara lain yang lebih seksi, janganlah membuat kegaduhan di masyarakat yang sedang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya, Bupati harus segera meluruskan simpang siur ini”, tegas Wawan. 

Surat Badan Keuangan Daerah.
Surat Badan Keuangan Daerah.

Dilain pihak, Kabid Dikdas Dikbud Nining Faweli Pasju, S.Pt MM menegaskan bahwa tidak ada syarat seperti itu yang dibuat Dinas Pendidikan Kepahiang.

“Itu tidak benar, tidak ada syarat seperti itu yang kami buat, benar ada surat yang sampai kepada kami dari BKD yang meminta kami untuk meneruskan ke sekolah-sekolah agar penerimaan siswa baru harus melampirkan bukti lunas PBB, tapi itu belum kami tetapkan sama sekali, jadi pemberitaan yang ada itu sama sekali tidak benar, saya tidak pernah membuat state seperti itu di media”, tegas Nining.

Sebelumnya ada surat yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah yang ditandatangi Kepala BKD Damsi A. S.Sos, dimana dalam surat tersebut BKD meneruskan surat edaran Bupati nomor 970/01.01/BKD/KPH/2019, tentang pemberlakuan syarat lunas PBB-P2 dalam pelayanan masyarakat di Kepahiang. Diminta kepada BKD untuk meneruskan ke seluruh-sekolah yang ada. (Soe)

Artikel Terkait

1 Comment

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *