Oknum Pejabat Pemkot Dilaporkan Ke Polda Bengkulu

Kuasa hukum RK, Jecky Haryanto.
Kuasa hukum RK, Jecky Haryanto.

Potret Rafflesia – Oknum Pejabat Teras Kota Bengkulu, inisial SI dilaporkan oleh istri sahnya, inisial RK sendiri ke Mapolda Bengkulu. Laporan ini, menurut kuasa hukum RK, Jecky Haryanto, masih terkait dengan dugaan tindak perzinahan dan dugaan pernikahan tanpa izin istri sah.

“Ya, benar bahwa tadi pagi kami bersama dengan klien kami, saudari RK mendatangi Mapolda Bengkulu untuk membuat aduan. Sebagai terlapor dalam hal ini adalah SI dan VN”, ungkap Jecky, Senin malam (18/2).

Motif pengaduan yang dilakukan oleh RK, menurut Jecky, adalah rasa sakit hati terhadap ulah sang suami (SI) yang diduga telah melakukan perzinahan dan pernikahan tanpa seizin istri sah.

“Pemicunya adalah peristiwa penggrebekan SI dan VN di RT 20 Kelurahan Jalan Gedang beberapa waktu yang lalu. Dalam surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 20 disebutkan bahwa SI mengakui telah menikah siri pada tanggal 4 April 2018 disaksikan oleh pak Helmi Hasan. Nah, berawal dari situ bahwa ini sudah nyata menurut istri SI bahwa telah terjadi pernikahan dan ada pengakuan SI di hadapan Ketua RT dan saksi-saksi”, terang Jecky.¬†

Menurut Jecky, berdasarkan isi surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT 20 tertanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh tiga orang saksi tersebut, SI mengakui bahwa dirinya sudah melakukan pernikahan siri. Hal tersebut, sambungnya, tanpa sepengetahuan dan seizin RK selaku istri sah SI. Dalam pidana, hal tersebut diatur dalam pasal 279 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

“Jadi, dalam pengaduan tersebut, untuk delik pernikahan sirinya, kami gunakan pasal 279 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Menurut kami unsur pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Selain itu, karena juga ada dugaan perzinahan, dalam laporan itu juga kami gunakan pasal 284 KUHP”, jelasnya.

Jika proses hukum ini terus bergulir, Jecky tak menampik bahwa SI pun akan dapat terjerat dengan undang-undang ASN.

“Jika laporan ini proses hukumnya terus bergulir sampai dengan persidangan dan vonis hukuman, bukan tidak mungkin SI ini juga akan terkena sanksi hukuman dari undang-undang ASN. Kan sudah diatur sanksi untuk ASN yang terjerat kasus pidana”, kata Jecky.

Selain itu, menurut Jecky, jika pihak kepolisian telah melakukan tindakan penyidikan dan menetapkan terlapor sebagai tersangka, maka terlapor SI dan VN  bisa saja ditahan karena pihak kepolisian memiliki kewenangan itu.

“Kalau polisi sudah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, terlapor bisa saja ditahan. Karena polisi memang punya kewenangan untuk melakukan penahanan”, ucapnya.

Pemerintah Kota Bengkulu, sambung Jecky, sebaiknya juga merespon kejadian yang dialami oleh SI. “Sebaiknya pemerintah juga tidak menutup mata terhadap hal ini. Lakukan investigasi melalui OPD yang memang bertugas mengawasi kinerja ASN. Jadi, kita bisa tahu versi pemerintah dan versi aparat kepolisian bagaimana”, tuturnya.

Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari SI mengenai pengaduan ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh istri sahnya tersebut. (SU41)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *