Kawal dan Awasi Dana Kelurahan

Riri  Damayanti.
Riri Damayanti.

Potret Rafflesia – Dana sebesar Rp 3 triliun untuk 8.212 Kelurahan di Indonesia telah dialokasikan dalam APBN dan akan dikucurkan pada tahun 2019 mendatang. Dana Kelurahan tersebut akan digelontorkan Pemerintah Pusat ke masing-masing daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Senator muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, upaya untuk mensukseskan pelaksanaan berbagai program yang bersumber dari Dana Kelurahan ini harus dikawal secara bersama-sama. Di Bengkulu sendiri, terdapat 172 Kelurahan yang akan memperoleh anggaran ini dengan besaran Rp 350 juta hingga Rp 380 juta untuk setiap Kelurahan.

“Anggaran ini disalurkan supaya terwujud pemerataan pembangunan fasilitas, pendidikan, infrastruktur dan berbagai fasilitas publik lainnya di setiap Kelurahan. Saya selaku anggota DPD RI tentu memiliki harapan agar pengelolaannya dilaksanakan dengan baik dan taat hukum sehingga Kelurahan-kelurahan yang ada di Bengkulu bisa lebih maju dan berkembang”, kata Riri kepada jurnalis, Kamis (6/12).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini mengingatkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memastikan regulasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Kelurahan ini telah diketahui oleh seluruh perangkat Kelurahan sebelum anggaran ini sampai kepada setiap Kelurahan yang menerima.

“Saya yakin tidak akan terlalu rumit, mengingat Pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa. Hanya saja aturannya memang harus dipastikan benar-benar diketahui oleh perangkat Kelurahan agar mereka tidak menemui kesulitan ketika diminta untuk mengelola anggaran dengan baik dan benar secara mandiri”, ungkap Riri.

Anggota Komite I DPD RI ini menilai, bila diperlukan, parlemen dapat saja merancang undang-undang tentang perkotaan yang akan menjadi pondasi untuk dikelolanya masalah-masalah Kelurahan di tingkat Kementerian. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di kawasan perkotaan dapat diatasi dengan lancar.

“Kota selalu menjadi magnet bagi penduduk Desa untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki taraf hidup mereka. Persoalannya semakin lama semakin kompleks. Untuk itu penanganannya harus berkelanjutan. Kalau memang diperlukan regulasi untuk membuat program Dana Kelurahan ini berkelanjutan, saya kira parlemen bisa saja membuat undang-undangnya. DPD siap membahas”, ujarnya.

Riri optimis, pembangunan di perkotaan dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Pasalnya, Dana Kelurahan yang dialokasikan melalui APBN tidak menghapus kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Kelurahan.

“Intinya, semakin banyak dana yang dialokasikan untuk kegiatan masyarakat seperti Dana Kelurahan, harapan kita partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Sehingga masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh warga perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, sampah, penghijauan lingkungan dan lain-lain bisa diselesaikan secara berkelanjutan”, demikian pungkasnya. (SU41)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *