Gugatan Golkar Diterima, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Aturan di Bengkulu Utara

Sidang terbuka Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Sidang terbuka Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Potret Rafflesia – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa KPU Provinsi Bengkulu terbukti melanggar aturan di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemungutan suara legislatif tingkat DPRD Provinsi. Hal itu dibacakan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap saat membacakan putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam sidang terbuka atas gugatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Provinsi Bengkulu.

“Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa terlapor (KPU) terbukti melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur berkaitan perbaikan kesalahan penulisan perolehan suara Partai Golkar untuk pemilihan DPRD Provinsi di sepuluh TPS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara”, ucap Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap sebagai pimpinan sidang saat membacakan putusan, Selasa siang (28/5).

Kemudian, dalam putusan tersebut, selain menyatakan KPU Provinsi Bengkulu melakukan pelanggaran administratif, Bawaslu juga memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan perbaikan dan menyandingkan data C1 yang dimiliki olehnya dengan data C1 yang dimiliki oleh Partai Golkar sebagai pihak pelapor.

“Mengingat, Satu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Memutuskan, Satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Dua, memerintahkan terlapor KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 pelapor dan C1 terlapor dengan bukti otentik administratif yaitu C1 Plano untuk pemilu DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan”, lanjut Parsadaan.

Uji perbaikan dan penyandingan data tersebut hanya terbatas pada sepuluh TPS yang dilaporkan oleh Partai Golkar kepada Bawaslu yakni:

TPS 02 Desa Air Baus, Kecamatan Ulu Palik.
TPS 02 Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Seblat.
TPS 01 Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih.
TPS 08 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya.
TPS 01 Desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya.
TPS 05 Desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya.
TPS 03 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya.
TPS 08 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya.
TPS 02 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal.
TPS 02 Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal.
“Ketiga, memerintahkan pihak terlapor (KPU Provinsi Bengkulu) untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih. Demikian, diputuskan pada rapat majelis pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu”, tutup Parsadan.

KPU Provinsi Akan Konsultasi Dengan KPU RI 

Usai sidang putusan, komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto mengatakan, pihaknya akan segera berangkat ke Jakarta untuk melakukan komunikasi sekaligus konsultasi dengan KPU Republik Indonesia terkait putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut.

“Yang pertama, tentu kita menghargai keputusan yang telah diambil oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu atas laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam hal ini adalah Partai Golkar. Kemudian yang Kedua, kita punya mekanisme dalam hal ini KPU Provinsi untuk melaksanakan putusan ini tentunya kita harus berkoordinasi dengan KPU RI terlebih dahulu atas putusan yang disampaikan oleh Bawaslu tadi”, kata Eko.

Diakui oleh Eko, bahwa sesuai dengan amanat dan ketentuan yang ada di dalam undang-undang pemilu, bahwa KPU memang wajib melaksanakan putusan dan perintah Bawaslu. “Bahwa di undang-undang, terhadap putusan Bawaslu itu KPU wajib menindaklanjutinya, salah satu bagian menindaklanjuti itu adalah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU RI. Sesegera mungkin kita akan koordinasi dan konsultasi, mungkin besok atau lusa kita akan berangkat ke Jakarta”, sambung Eko.

Partai Golkar sebagai pihak pelapor, diwakili oleh Asnawi A. Lamat menyatakan rasa bersyukur atas putusan tersebut. Menurutnya, putusan Bawaslu tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh partainya. “Yang pertama, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita semua pihak pelapor dan terlapor sudah sama-sama mendengar, dasar pemikiran majelis dalam mengambil keputusan. Majelis hakim telah memutuskan sesuai dengan apa yang kita harapkan”, ujar Asnawi. (SU41)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *