Gelar Diskusi dan Deklarasi, Bang Ken Ajak Warga Berpolitik Santun

Diskusi dan Deklarasi Politik Santun yang digelar oleh anggota DPD RI dari Bengkulu, Ahmad Kanedi.
Diskusi dan Deklarasi Politik Santun yang digelar oleh anggota DPD RI dari Bengkulu, Ahmad Kanedi.

Potret Rafflesia – Senator DPD RI dari Bengkulu, Ahmad Kanedi, menggelar Diskusi dan Deklarasi Politik Santun dengan tema ‘No Sara, No Hoax, No Caci Maki’ . Kegiatan yang bertempat di halaman Rumah Aspirasi, Jalan Mayjen Sutoyo, Tanah Patah, Kota Bengkulu tersebut ramai dihadiri oleh warga dari berbagai kalangan.

Narasumber kegiatan itu antara lain adalah Ahmad Kanedi sebagai Anggota DPD RI, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan, Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah dan Pengamat Politik dari Universitas Bengkulu (UNIB), Azhar Marwan.

Anggota DPD RI Ahmad Kanedi mengatakan, kegiatan yang ingin adanya kesantunan dalam menyuarakan untuk Indonesia. Apalagi sesuai dengan bidang tugas dari DPD sendiri untuk merespon terhadap isu yang terjadi secara kedaerahan maupun nasional.

“Melalui penyelenggaraan Pemilu serentak ini dan tidak terlalu lama memasuki tahun 2019, diharapkan kita semua bisa bersepakat, untuk berprilaku dan berucap santun, sekaligus bisa menghargai terhadap apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama”, ujar Senator Bengkulu berdarah campuran Minang dan Serawai ini, Senin siang (24/12).

Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah. Dirinya mengapresias inisiasi yang dilakukan oleh Bang Ken (sapaan akrab Ahmad Kanedi) dan berkomitmen bersama termasuk dari KPU dan Bawaslu, untuk mewadahi politik anti Hoax, SARA dan tanpa caci maki.

“Dengan bersama-sama anti sara, hoax dan caci maki, sehingga bisa tercipta suatu kenyamanan dan kondusif. Mengingat tantangan Pemilu serentak tahun depan itu, tantangan cukup besar dan perlu peran secara bersama-sama untuk meminimalisir terjadi suatu masalah dan selalu menyebar kesejukan”, kata Darlinsyah.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan menambahkan, untuk pelaku hoax, sara dan caci maki ada pidananya, tapi khusus yang mengatur soal Pemilu, memang tidak banyak mengatur. Dimana hanya di pasal 280 dan ketentuan pidananya 521, yang diisinya jika mengancam keuntuhan NKRI, dan menghina Pancasila, dengan acaman hukumannya 6 tahun penjara serta dendanya Rp. 1 milyar.

“Untuk ketentuan sanksi yang bisa dikenakan hanya pelaksana kampanye dan peserta kampanye. Artinya jika nama-nama orang dan tim yang sudah didaftarkan ke KPU bisa diproses. Tapi jika yang diluar itu, kita juga tidak akan tinggal diam dengan bisa mengarahkan ke KUHP dan Undang Undang IT”, kata Ediansyah. (SU41)

Artikel Terkait

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *